Siti Ropiah

Guru MA Al Ishlah Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat Alumni Uin Jakarta, nomor hp 087888623714 ...

Selengkapnya
Navigasi Web
Andai Kebutuhan Dasar Terpenuhi, Karantina  Dambaan Masyarakat (Tantangan Hari ke-79)

Andai Kebutuhan Dasar Terpenuhi, Karantina Dambaan Masyarakat (Tantangan Hari ke-79)

Andai Kebutuhan Dasar Terpenuhi, Karantina Merupakan Dambaan Masyarakat (Tantangan Hari ke-79) Oleh: Siti Ropiah

Dilansir dari sosok.id presiden menetapkan Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (SPSB).  Langkah ini diambil dalam rangka atasi pandemi Virus Corona di Indonesia. Agar kebijakan di atas dapat berjalan, presiden memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengambil langkah hukum bagi yang melanggar.

Langkah kebijakan presiden dengan tetapkan SPSB atau disebut dengan Darurat Sipil, menurut Trubus Rahadiansyah (Analis Kebijakan Publik Trisakti) merupakan kebijakan yang kurang tepat. (Dilansir dari suara.com)

Pendapat di atas diperkuat oleh Chudry. Menurutnya terkait kondisi yang terjadi di Indonesia akibat Covid-19, seharusnya diberlakukan  karantina wilayah. Hal ini memang sudah selayaknya dilakukan. Ungkapan tersebut sebagaimana diungkapkan dalam CN Indonesia.com, 29 Maret 2020. Hal tersebut dilakukan mengingat korban positif Covid-19 sudah lebih dari 1.000 orang. Kondisi seperti itu sudah dapat dikategorikan keadaan darurat. Karenanya karantina wilayah dapat diterapkan sebagai dasar jalankan amanat undang undang kesehatan, yaitu  UU No 6 tahun 2018.

Namun memang tidak serta merta hal itu ditetapkan. Diperlukan PP sebagai langkah lebih lanjut untuk itu. Sebagaimana yang disampaikan Mahfud MD. Menurutnya penutupan dilakukan harus sesuai aturan sebagaimana amanat dalam undang undang tersebut.

Terkait karantina wilayah terdapat dalam pasal 49 (1) UU No. 6 tahun 2018 yang menyatakan bahwa karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

Dalam penerapan karantina didasarkan pada dua pasal dalam undang undang tersebut, yaitu pasal 2 dan 7. Dalam pasal 2 terdapat sembilan asas yaitu kemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan kedaulatan negara.

Pasal 7 menjelaskan tentang setiap orang miliki hak untuk diperlakukan sama, dapat pelayanan kesehatan dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari hari selama di karantina.

Terkait karantina yang dilakukan oleh pemerintah yaitu karantina wilayah dapat dilihat pada pasal 55 UU No.6 tahun 2018. Pasal 55 tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar orang dan hewan selama masa karantina. Tentu tugas pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah dalam pelaksanannya.

Sebenarnya terkait karantina dengan penuhi kebutuhan dasar merupakan dambaan masyarakat. Sebenarnya masyakarat bukan tidak mau ditetapkan karantina, namun karena harus penuhi kebutuhan sehari-hari, yang membuat sebagian masyarakat tidak dapat penuhi imbauan berdiam di rumah.

Sejatinya Karantina dengan Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Merupakan Amanat Undang Undang.

Salam Perindu Literasi #Gurfati Jannati. Cikarang, 1 Maret 2020. Pukul 09.42.WIB

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

search

New Post